SYARAT & PROSEDUR PERPANJANGAN IZIN KBIH

Persyaratan :

• Surat Permohonan Izin Perpanjangan Yayasan/KBIH
• Akta Notaris Pendirian Yayasan
• Memiliki Sekretariat/Kantor
• Susunan Pengurus/Struktur Kepengurusan
• SK Pembimbing Tetap
• SK Terakhir Izin Pendirian
• Rincian Biaya Yang Dipungut
• Rekomendasi KakanKemenag Kabupaten/Kota
• Laporan Penyelenggaraan 2 Tahun Terakhir
• Sertifikat Akreditasi KBIH Minimal Nilai C (Cukup

Prosedur :

Penyelenggara KBIH mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi izin perpanjangan Yayasan/KBIH secara tertulis ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melalui Kakan kemenag Kabupaten/Kota domisili KBIH dengan melampirkan :

• Akta Notaris Pendirian Yayasan
• Susunan Pengurus/Struktur Kepengurusan
• SK Pembimbing Tetap
• SK Terakhir Izin Pendirian
• Rincian Biaya Yang Dipungut
• Rekomendasi KakanKemenag Kabupaten/Kota
• Laporan Penyelenggaraan 2 Tahun Terakhir
• Sertifikat Akreditasi KBIH Minimal Nilai C (Cukup)

Permohonan izin perpanjangan Yayasan/KBIH diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Haji & Umrah.

Tarif : Tidak Ada

Waktu Penyelesaian :

• Kantor wilayah Kementerian Agama setelah memeriksa kelengkapan berkas permohonan izin perpanjangan Yayasan/KBIH memberikan rekomendasi dan meneruskan ke Dirjen Haji & Umrah di Jakarta selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah menerima berkas permohonan;
• Dirjen Haji & Umrah akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) izin perpanjangan KBIH dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah berkas permohonan diterima (persetujuan);
• SK Persetujuan Dirjen Haji & Umrah tentang izin perpanjangan Yayasan/KBIH akan dikembalikan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya segera di kembalikan kepada KBIH.

Dasar Hukum :

• Berdasarkan UU Nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji & Umrah
• Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/348 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji & Umrah.
• Surat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :Dt.VII.I/4/HJ.01/1024/2008 Tentang Ketentuan-Ketentuan bagi KBIH dalam Penyelenggaraan Haji.