Direkorat Jenderal Bimas Islam

TUGAS

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

FUNGSI

a. penyiapan perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang Bimbingan Masyarakat Islam;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam;
c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Bimbingan Masyarakat Islam;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan tugas Bimbingan Masyarakat Islam;
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Dikretorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
3. Direktorat Penerangan Agama Islam
4. Direktorat Pemberdayaan Zakat
5. Direktorat Pemberdayaan Wakaf

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

TUGAS

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dii bidang penyelenggaraan haji dan pembinaan umrah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

FUNGSI

a. perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umrah;
b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umrah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umrah;
d. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksana tugas;
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Pembinaan Haji
3. Direktorat Pelayanan Haji
4. Direktorat Pengelolaan BPIH dan Sistem Informasi Haji

STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Pendidikan Islam

TUGAS

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pendidikan Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI

a. penyiapan perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Islam
b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Pendidikan Islam
c. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Islam
d. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksana tugas
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Pendidikan Madrasah
3. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
5. Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
6. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat Jenderal

TUGAS

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

FUNGSI

a. perumusan visi, misi dan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian;
b. pelaksanaan pengawasan fungsional akuntabilitas kinerja aparatur;
c. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Inspektorat Jenderal;
d. pembinaan teknis terhadap kelompok jabatan fungsional Auditor;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

SUSUNAN ORGANISASI

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal
b. Inspektur Wilayah I
c. Inspektur Wilayah II
d. Inspektur Wilayah III
e. Inspektur Wilayah IV
f. Inspektur Wilayah V
g. Subbagian Tata Usaha
h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Jenderal

TUGAS

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama

FUNGSI

1. Menetapkan Visi, Misi dan Kebijakan di bidang Administrasi;
2. Mengkordinasikan kegiatan dan penyiapan Visi, Misi dan Kebijakan Kementerian;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, keuangan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, hukum dan kerjasama luar negeri, informasi keagamaan dan hubungan masyarakat serta kerukunan umat beragama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
4. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian kordinator, Kementerian Negara, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga lain yang terkait;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

SUSUNAN ORGANISASI

1. Biro Perencanaan
2. Biro Kepegawaian
3. Biro Keuangan dan BMN
4. Biro Organisasi dan Tata Laksana
5. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
6. Biro Umum
7. Pusat Kerukunan Umat Beragama
8. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI

BIRO PERENCANAAN

Mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan administrasi perencanaan berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal. Menyelenggarakan Fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang perencanaan;
2. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan anggaran satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. pengolahan, penganalisaan dan penelaahan serta penyajian data untuk perencanaan;
4. penyusunan rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Departemen berdasarkan visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. penyusunan program dan anggaran PNBP lintas sektoral dan pinjaman luar negeri;
6. pengendalian, evaluasi dan pelaporan program, serta penyusunan laporan pelaksanaan program Kementerian;
7. pelaknsanaan tata usaha dan rumah tangga biro;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.

LINK TERKAIT:

Situsweb Biro Kepegawaian

Situsweb Biro Perencanaan

Situsweb Biro Organisasi dan Tatalaksana

Struktur Organisasi Kementerian Agama

Rencana Strategis Kementerian Agama 2010 - 2014

KATA PENGANTAR

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010
Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010-2014

BAB I PENDAHULUAN
A. Landasan Filosofis
B. Kondisi Umum
C. Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA
A. Visi
B. Misi
C. Tujuan
D. Sasaran Strategis Kementerian Agama Tahun 2010-2014

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Matriks Kinerja Kementerian Agama

Matriks Pendanaan Kementerian Agama

Menteri Agama dari masa ke masa

1. H.M. Rasjidi	14-11-1945 s.d. 12-03-1946 12-03-1946 s.d. 02-10-1946
2. K.H. Fathurrahman Kafrawi	02-10-1946 s.d. 03-07-1947
3. K.H. Masjkur	11-11-1947 s.d. 29-01-1948 29-01-1948 s.d. 04-08-1949
4. K.H. Wahid Hasyim	20-12-1949 s.d. 06-09-1950
5. KH. Fakih Usman	03-04-1952 s.d. 30-07-1953
6. K.H. Muhammad Ilyas	12-08-1955 s.d. 25-03-1956 24-03-1956 s.d. 09-04-1957 09-04-1957 s.d. 10-07-1959
7. K.H. Muhammad Wachid Wahab	10-07-1959 s.d. 18-02-1960 18-02-1960 s.d. 06-03-1962
8. K.H. Sjaifuddin Zuchri	06-03-1962 s.d. 13-11-1963 13-11-1963 s.d. 27-08-1964 27-08-1964 s.d. 28-03-1966 28-03-1966 s.d. 25-07-1966 25-07-1966 s.d. 17-10-1967
9. KM. KH. Mohammad Dachlan	17-10-1967 s.d. 06-06-1968 06-06-1968 s.d. 28-03-1973
10. H.A. Mukti Ali	28-03-1973 s.d. 29-03-1978
11. Alamsyah Ratu Perwiranegara	29-03-1978 s.d. 19-03-1983
12. Munawir Sjadzali	19-03-1983 s.d. 21-03-1988 21-03-1988 s.d. 17-03-1993
13. Tarmizi Taher	17-03-1993 s.d. 16-03-1998
14. Quraish Shihab	16-03-1998 s.d. 21-05-1998
15. M. Malik Fajar	21-05-1998 s.d. 23-10-1999
16. KH. M. Tolchah Hasan	23-10-1999 s.d. 09-08-2001
17. Said Agil Husin Al Munawar	09-08-2001 s.d. 20-10-2004
18. Muh. Maftuh Basyuni	20-10-2004 s.d. 22-10-2009
19. Suryadharma Ali	22-10-2009 s.d. Sekarang

Visi dan Misi Kementerian Agama

VISI

"Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN."
(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)

MISI

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)

Sejarah Kementerian Agama

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat-terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menj adi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

Secara historis benang merah nafas keagamaan tersebut dapat ditelusuri sejak abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah.

Pada abad VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand dan India. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama Budha. Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di Palembang sebelum melanjutkannya ke India.

Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab. Agama Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, keraj aan Tidore dan Ternate di Maluku, keraj aan Banjar di Kalimantan, dan lain-lain.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda banyak raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar Muda, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari, dan lain-lain.
Pola pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan umum, hal ini tercermin pada gelar "Sampean Dalem Hingkang Sinuhun" sebagai pelaksana fungsi pemerintahan umum.
2. Fungsi pemimpin keagamaan tercermin pada gelar "Sayidin Panatagama Kalifatulah."
3. Fungsi keamanan dan pertahanan, tercermin dalam gelar raja "Senopati Hing Ngalogo." Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai pertengahan abad XX pemerintahan Hindia Belanda juga "mengatur" pelayanan kehidupan beragama. Tentu saja "pelayanan" keagamaan tersebut tak terlepas dari kepentingan strategi kolonialisme Belanda. Dr.C. Snuck Hurgronye, seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam bukunya "Nederland en de Islam" (Brill, Leiden 1911) menyarankan sebagai berikut:

"Sesungguhnya menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah salah, namun jangan dilupakan bahwa dalam sistem (tata negara) Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama yang bagi suatu pemerintahan yang baik, sama sekali tidak boleh lalai untuk mengaturnya. "
Pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda di bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi agama dan gereja, tetapi harus ada izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu.
2. Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani, semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan perigawasannya kepada para raja, bupati dan kepala bumiputera lainnya.

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat yaitu:

1. Soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani menjadi wewenang Departement van Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pengajaran dan Ibadah).
2. Soal pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lainlain, menjadi urusan Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri).
3. Soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hofd voor Islamietische Zaken menjadi wewenang Departement van Justitie (Departemen Kehakiman). Pada masa penjajahan Jepang kondisi tersebut pada dasarnya tidak berubah. Pemerintah Jepang membentuk Shumubu, yaitu kantor agama pusat yang berfungsi sama dengan Kantoor voor Islamietische Zaken dan mendirikan Shumuka, kantor agama karesidenan, dengan menempatkan tokoh pergerakan Islam sebagai pemimpin kantor. Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung cita-cita persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuankemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam_praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sekretariat Jenderal

TUGAS

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama

FUNGSI

1. Menetapkan Visi, Misi dan Kebijakan di bidang Administrasi;
2. Mengkordinasikan kegiatan dan penyiapan Visi, Misi dan Kebijakan Kementerian;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, keuangan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, hukum dan kerjasama luar negeri, informasi keagamaan dan hubungan masyarakat serta kerukunan umat beragama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
4. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian kordinator, Kementerian Negara, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga lain yang terkait;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

SUSUNAN ORGANISASI

1. Biro Perencanaan
2. Biro Kepegawaian
3. Biro Keuangan dan BMN
4. Biro Organisasi dan Tata Laksana
5. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
6. Biro Umum
7. Pusat Kerukunan Umat Beragama
8. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI

BIRO PERENCANAAN

Mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan administrasi perencanaan berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal. Menyelenggarakan Fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang perencanaan;
2. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan anggaran satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. pengolahan, penganalisaan dan penelaahan serta penyajian data untuk perencanaan;
4. penyusunan rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Departemen berdasarkan visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. penyusunan program dan anggaran PNBP lintas sektoral dan pinjaman luar negeri;
6. pengendalian, evaluasi dan pelaporan program, serta penyusunan laporan pelaksanaan program Kementerian;
7. pelaknsanaan tata usaha dan rumah tangga biro;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.

.
home • print •

diubah: Keppres 85-2002
dicabut: Perpres 81-2008

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2002
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DEPARTEMEN AGAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama, serta untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Pemerintah terhadap pembinaan kehidupan beragama di daerah agar dapat berjalan lancar, berhasil guna, dan berdaya guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal Departemen Agama;

Mengingat:1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

6.Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA.

BAB I
INSTANSI VERTIKAL

Pasal 1Instansi Vertikal adalah pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di daerah.

Pasal 2Instansi Vertikal Departemen Agama terdiri dari:
a.Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
b.Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 3Pembentukan dan pengembangan struktur organisasi Instansi Vertikal Departemen Agama dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a.prinsip-prinsip organisasi;
b.karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah terhadap suatu agama;
c.jumlah penduduk dan pemeluk agama;
d.luas wilayah dan kondisi geografis;
e.peraturan perundang-undangan yang mendukung;
f.jumlah lembaga keagamaan yang dibina;
g.keberadaan dan jumlah jabatan fungsional.

BAB II
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 4Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi adalah Instansi Vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

Pasal 5Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama kepada masyarakat di Propinsi;

b.pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang kehidupan beragama kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;

d.perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

e.pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;

f.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Propinsi.

Pasal 7Pada setiap Propinsi dibentuk Kantor Wilayah Departemen Agama.

Pasal 8Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari 3 (tiga) tipologi yaitu tipologi I, II, dan III dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1)Tipologi I terdiri dari:

a.1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subbagian;

b.5 (lima) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi;

c.Pembimbing sebanyak-banyaknya 4 (empat).

(2)Tipologi II terdiri dari:

a.1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian;

b.4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi;

c.Pembimbing sebanyak-banyaknya 3 (tiga).

(3)Tipologi III terdiri dari:

a.1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;

b.3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi;

c.Pembimbing sebanyak-banyaknya 3 (tiga).

Bagian Ketiga
Eselonisasi

Pasal 10

(1)Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi adalah Jabatan Struktural Eselon IIa.

(2)Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.

(3)Pembimbing adalah Jabatan setingkat Eselon IIIb.

(4)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB III
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 11Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah Instansi Vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.

Pasal 12Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota, berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten/Kota;

b.pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang kehidupan beragama kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;

d.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

e.pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;

f.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Kabupaten/Kota.

Pasal 14Pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Departemen Agama.

Pasal 15Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari 3 (tiga) tipologi yaitu tipologi I, II, dan III dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

(1)Tipologi I terdiri dari:
a.1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
b.Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi;
c.Penyelenggara sebanyak-banyaknya 4 (empat).

(2)Tipologi II terdiri dari:
a.1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
b.Sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi;
c.Penyelenggara sebanyak-banyaknya 3 (tiga).

(3)Tipologi III terdiri dari:
a.1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
b.Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi;
c.Penyelenggara sebanyak-banyaknya 2 (dua).

Bagian Ketiga
Eselonisasi

Pasal 17

(1)Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.

(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.

(3)Penyelenggara adalah jabatan setingkat Eselon IVb.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 18Setiap Pimpinan Instansi Vertikal Departemen Agama dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal lainnya serta satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama.

Pasal 19Setiap Pimpinan Instansi Vertikal Departemen Agama wajib melaksanakan pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20Penentuan kriteria tipologi dan pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21Pada Instansi Vertikal Departemen Agama dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1)Penyesuaian terhadap Keputusan Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

(2)Jabatan Pembimbing pada Kantor Wilayah Departemen Agama dan Penyelenggara pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala peraturan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

© LDj - 2010 • ke atas

Jumlah Pegawai Departemen Agama 2001-2005

Jumlah Pegawai Departemen Agama Tahun 2001 - 2005
Number of Employees Within the Ministry of Religious Affairs (MoRA) Year 2001 to 2005

No	Tahun/Year						Jumlah Total
	2001	2002	2003	2004	2005
					Pria/Male	Wanita/Female
	188.915	188.731	178.609	178.484	112.064	76.417	188.481
Persentase/Percentage					59,46%	40,54%	100%

Sumber: Biro Kepegawaian (29/11/2005/11.00 WIB)
Source: Personnel Bureau (29/11/2005/11 am)

Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja & Agama

Pegawai Menurut Unit Kerja dan Agama Tahun 2005
Employees by Institution and Religion Year 2005

No	Unit Kerja Institutions	Jumlah Total	Agama Religion
			Islam	Kristen Christian	Katolik Catholic	Hindu	Budha
1	Balai Penelitian/Research Office	89	56	15	10	4	4
2	Balai Diklat/Education & Training Office	488	475	4	-	8	1
3	IAIN/National Institute of Islamic Studies	7.514	7.505	5	3	1	-
4	Kantor Pusat/Headquarter	2.714	2.344	146	112	85	27
5	Kantor Wilayah/Regional Office	173.542	162.986	5.359	3.397	1.299	501
6	STAHN/National Colleges of Hindus Studies	228	5	-	-	223	-
7	STAIN/National Islamic Colleges	3.712	3.707	1	1	3	-
8	STAKN/National Colleges of Christian Studies	194	3	184	7	-	-
Jumlah/Total		188.481	177.081	5.714	3.530	1.623	533
Persentase/Percentage		100%	93,95%	3,03%	1,87%	0,86%	0,28%

Sumber: Biro Kepegawaian (29/11/2005/11.00 WIB)
Source: Personnel Bureau (29/11/2005/11 am)

Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja & Status Perkawinan

Pegawai Menurut Unit Kerja dan Status Perkawinan Tahun 2005
Employees by Institution and Marital Status Year 2005

No	Unit Kerja Institutions	Jumlah Total	Status Perkawinan Marital Status
			Kawin Married	Lajang Bachelor	Janda Widow	Duda Widower
1	Balai Penelitian/Research Office	89	81	8	-	-
2	Balai Diklat/Education & Training Office	488	433	55	-	-
3	IAIN/National Institute of Islamic Studies	7.514	7.109	387	16	2
4	Kantor Pusat/Headquarter	2.714	2.436	256	20	2
5	Kantor Wilayah/Regional Office	173.542	159.640	13.460	335	107
6	STAHN/National Colleges of Hindus Studies	228	190	36	-	2
7	STAIN/National Islamic Colleges	3.712	3.292	414	5	1
8	STAKN/National Colleges of Christian Studies	194	153	41	-	-
Jumlah/Total		188.481	173.334	14.657	376	114
Persentase/Percentage		100%	91,96%	7,78%	0,20%	0,06%

Sumber: Biro Kepegawaian (29/11/2005/11.00 WIB)
Source: Personnel Bureau (29/11/2005/11 am)

Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja dan Status Kepegawaian

Pegawai Menurut Unit Kerja dan Status Kepegawaian Tahun 2005
Employees by Institution and Employment Status Year 2005

No	Unit Kerja Institutions	Jumlah Total	Status Kepegawaian Employment Status
			CPNS Civil Servant Candidates		PNS Civil Servant
			Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female
1	Balai Penelitian/Research Office	89	4	2	67	16
2	Balai Diklat/Education & Training Office	488	45	20	307	116
3	IAIN/National Institute of Islamic Studies	7.514	440	205	5.104	1.765
4	Kantor Pusat/Headquarter	2.714	117	50	1.777	770
5	Kantor Wilayah/Regional Office	173.542	16.217	15.502	85.012	56.811
6	STAHN/National Colleges of Hindus Studies	228	16	16	132	64
7	STAIN/National Islamic Colleges	3.712	426	237	2.290	759
8	STAKN/National Colleges of Christian Studies	194	11	17	99	67
Jumlah/Total		188.481	17.276	16.049	94.788	60.368
Persentase/Percentage		100%	9,17%	8,51%	50,29%	32,03%

Sumber: Biro Kepegawaian (29/11/2005/11.00 WIB)
Source: Personnel Bureau (29/11/2005/11 am)